Tampilkan postingan dengan label Politik. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Politik. Tampilkan semua postingan

DPD PSI Kota Prabumulih Segera Buka Pendaftaran Calon Legeslatif

DPD Partai Solidaritas Indonesia Kota Prabumulih
PRABUMULIH,BERITA-ONE.COM-Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kota Prabumulih segera membuka pendaftaran Calon Legeslatif (Caleg) dalam waktu dekat.

Hal ini di ungkapkan langsung oleh Ketua DPD PSI Kota Prabumulih Sufyan Ats Aswari saat di wawancarai langsung oleh portal media ini di Sekretariat DPD PSI Kota Prabumulih yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman No 8A-F (Lantai II), RT 03, RW 03, Keluran Gunung Ibul, Kecamatan Prabumulih Timur.

Sufyan Ats Aswari yang akrab di sapa Fyan ini mengungkapkan dalam waktu dekat ini akan membuka pendaftaran Calon Legeslatif jalur Eksternal tepatnya tanggal 27 Agustus 2017 mendatang, "ya kita lagi mempersiapkan untuk penerimaan Calon Legeslatif melalui jalur Eksternal (jalur umum) untuk warga kota prabumulih." Ungkapnya saat di wawancarai di kantornya Jumat (04/08).

Selain membuka jalur pendaftaran Eksternal  DPD Partai PSI Kota Prabumulih juga membukan pendaftaran untuk Internal, "kita juga akan mengajukan nama nama bakal calon dari internal partai, yang akan di teruskan ke DPW dan sebelum akhirnya di serahkan ke DPP untuk di seleksi lebih lanjut sesuai mekanisme partai." ujar fyan.(MK)
Read more

PDIP Disebut Mirip PKI,Waketum Gerindra Dilaporkan Ke Polisi.

 Humas PMJ Kombes Pol Raden Prabowo Argo Yuwono,
Jakarta,BERITA-ONE.COM-Pernyataan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Arief Poyuono, yang menyebut PDIP mirip PKI gara-gara perdebatan soal UU Pemilu, berbuntut panjang. Meski sudah minta maaf, Arief ternyata dilaporkan ke Polda Metro Jaya.

“Iya betul (ada laporan atas nama Arief Poyuono),” ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Raden Prabowo Argo Yuwono, Kamis 03 Agustus 2017.

Laporan itu tertuang dalam Nomor LP/3633/VIII/2017/PMJ/Dit. Reskrimum tertanggal 2 Agustus 2018. Pelapor adalah Fajar Safitri yang menuliskan pekerjaannya sebagai advokat atau pengacara.

Perkara yang dilaporkan adalah menyatakan permusuhan/fitnah/ unsur kebencian dan pencemaran nama baik. Pasal yang disangkakan adalah Pasal 156 KUHP, Pasal 310 KUHP dan Pasal 311 KUHP.

Sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto berang dengan pernyataan Arief yang menyebut PDIP mirip PKI, gara-gara mendukung presidential threshold 20 persen dalam UU Pemilu dan menjadi perhatian dalam pertemuan Prabowo Subianto dan SBY di Cikeas.

Arief langsung membuat surat permintaan maaf bermaterai ditujukan kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan seluruh kader PDIP. Siaran pers Humas PMJ. (SUR)
Read more

Hanya MK Yang Berhak Sebut Presidential Treshold Inskpnstotusional

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo.
Jakarta,BERITAONE.COM-Tentang ambang batas pencalonan Presiden,  Hanya Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai lembaga yang berwenang menentukan apakah suatu pasal dalam undang-undang (UU) bertentangan atau tidak dengan UUD 1945, kata Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo.

Tjahjo mengatakan, anggota DPR, bahkan lembaga DPR pun tak berhak menyatakan kalau suatu pasal dalam UU ini inkonstitusional. Begitu juga partai politik (parpol) dan elemen masyarakat. Hanya MK yang punya kewenangan ini.

“Anggota DPR tidak punya hak komentar, pasal ini soal presidential treshold bertentangan dengan UUD atau inkonstitusional, karena yang berhak menyatakan pasal bertentangan dengan konstitusi adalah MK,” kata dia, Senin 24 Juli 2017.

Kalau memang tak setuju dengan aturan ini, dan menilai kalau ambang batas pencalonan presiden serta wakil presiden dalam pilpres inkonstitusional, maka Tjahjo mempersilahkan mereka mengajukan uji materi ke MK untuk diputuskan.

Dia menyatakan optimistis ambang batas pencalonan presiden ini tidak bertentangan dengan konstitusi. Alasannya, ini sudah sesuai dengan putusan MK No.14/XI-PUU/2013. Dan sudah terbukti dua kali dalam pemilu sebelumnya.

“Ada anggota masyarakat mau uji materi silakan. Kalau mayoritas fraksi pemerintah sepakati ambang batas, itu ada dasarnya baik UUD dan putusan MK,” ujarnya.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) Soedarmo mengatakan, RUU Penyelengaran Pemilu yang telah disahkan DPR kini sedang diharmonisasi pemerintah.

Humas Kemendagri mengatakan, “Tanggal 24 Juli ini diajukan ke Kementerian Hukum dan HAM, diharmonisasi dulu sebelum dimasukkan ke Lembaran Negara untuk ditandatangan Presiden,” kata Soedarmo.(SUR).
Read more

Mendagri : Pimpinan DPR Dukung Opsi Pemerintah Sepakati UU Pemilu


Mendagri Tjahjo Kumolo.
Jakarta,BERITA-ONE.COM-Pada Jumat (21/7) dini hari, DPR melalui rapat paripurna sepakat bersama Pemerintah mendukung opsi A dalam Undang-undang Penyelenggaraan Pemilu. Tidak ada sekat antara partai politik (parpol) koalisi pendukung pemerintah.

Hal tersebut dikatakan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo. Menurut dia, Ketua DPR, sekaligus Ketua Umum Golkar, Setya Novanto selama ini mendukung penuh opsi pemerintah dalam UU tersebut.

“Ketua Umum Golkar, sekaligus Ketua DPR Bapak Setyo Novanto mendukung penuh opsi A bersama parpol koalisi pemerintah,” kata Tjahjo.

Dia mengatakan, selama ini pimpinan DPR tersebut selalu ikut berkordinasi intensif dan menjalin komunikasi dengan dirinya bersama Mensesneg, Seskab dan Menkumham. Begitu juga para pimpinan fraksi parpol koalisi lainnya.

“Sebenarnya, tidak ada sekat di 6 fraksi parpol pemerintah dalam pembahasan daftar inventarisasi masalah (DIM) RUU,” tambah Tjahjo.

Humas Kemendagri  mengatakan,  pemerintah mengapresiasi panitia khusus (pansus), termasuk juga pantia kerja (panja) RUU Pemilu  yang diketuai Lukman Edy, dari fraksi PKB.(SUR).
Read more

Presiden Jokowi : Selama Ini Panggung Politik Didominasi Oleh Jiwa Yang Kosong

Presiden Joko Widodo (Jokowi)

Jakarta, BERITAONE.COM-Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan para bupati seluruh Indonesia bahwa untuk memenangkan persaingan dalam dunia yang berubah sangat cepat saat ini, tidak cukup hanya mengandalkan pada dua hal, yaitu lebih efisien dan lebih produktif.

“Itu dulu. Sekarang kalau saudara-saudara memiliki kabupaten yang produktif dan efisien saja, itu tidak cukup untuk memenangkan persaingan, untuk memenangkan kompetisi, tidak cukup. Butuh lebih dari itu,” kata Presiden Jokowi saat memberikan sambutan pada pembukaan Rapat Kerja Nasional X Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) dan APKASI Otonomi Expo 2017,  di Jakarta Convention Center (JCC), Rabu 19 Juli 2017.

Menurut Kepala Negara, sekarang ini kalau kita ingin memenangkan kompetisi, ingin memenangkan persaingan negara maupun daerah harus punya 3 hal yang sangat penting, yaitu Inovasi-inovasi dalam segala hal yang terus-menerus, SDM-SDM yang harus disiapkan oleh daerah, dan enterpreneurship.

“Tiga hal inilah yang menjadi kewajiban kita bersama; pemerintah pusat, pemerintah  daerah untuk menyiapkan. Agar apa? Sekali lagi, kita memenangkan persaingan,” tutur Kepala Negara.

Presiden menekankan, bahwa perubahan sekarang ini sangat cepat sekali dan tidak bisa dibendung. Oleh sebab itu, daerah perlu menyiapkan inkubator-inkubator kecil-kecil, siapkan untuk menyongsong ini.

Ia mengambil contoh soal perizinan yang cepat. Presiden mengingatkan, jangan lagi kita berbicara masalah bagaimana kita menyiapkan perizinan yang cepat.

“Itu sudah tidak kita bicarakan lagi harusnya. Itu sudah wajib sudah harus ada. Kalau kita masih berbicara izin cepat,  itu sudah harus di semua daerah. Jangan berbicara lagi memberikan izin sampai berbulan-bulan, apa lagi ada yang tahun. Bicara kita sekarang hari atau jam,” ujar Presiden seraya menambahkan, sudah enggak ada lagi kita berbicara memberi izin sampai bulan, sampai minggu, sampai bulan.

Presiden Jokowi menitipkan pesan kepada semuanya, baik itu bupati, wakil bupati, Kepala Dinas, semuanya, jangan sekali-sekali kita terjebak pada rutinitas yang itu-itu saja.

“Jangan kita terjebak pada hal yang monoton itu-itu saja. Jangan terjebak kita pada hal yang linier yang tidak berani melakukan terobosan-terobosan untuk sebuah perubahan, kalau tidak kita ditinggal,” tutur Presiden.

Kepala Negara meminta agar saat pulang  dari Jakarta ini, para peserta Rapat Kerja Nasional (Rakernas) X APKASI  semuanya betul-betul mengeluarkan tenaga dalam untuk perubahan-perubahan agar negara kita ini lebih baik. Sehingga yang terjadi adalah sebuah lompatan-lompatan,  loncat-loncatan untuk mendahului negara-negara yang lain.

“Kita ini memiliki semuanya, SDM-SDM kita tidak kalah dengan negara-negara lain, tidak. Sumber daya alam kita ini sudah tidak ada yang mengalahkan. Tapi inilah yang sering menina-bobokan kita. Inilah yang harus kita ubah,” ujar Kepala Negara seraya menambahkan, bahwa dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote kita diberikan kodrat hidup di tengah-tengah alam yang indah, di tengah budaya yang beragam, di tengah sumber daya yang luar biasa. “Inilah keunggulan kita. Ini keunggulan kita,” sambungnya.

Presiden menegaskan kepada para bupati seluruh Indonesia, bahwa mereka adalah orang-orang yang sangat menentukan maju tidaknya daerah dan maju tidaknya negara ini.  “Saya titip, selama ini panggung kita, terutama panggung politik kita, terlalu banyak didominasi oleh jiwa-jiwa yang kosong, jiwa-jiwa yang kering,” ungkap Presiden.

Menurut Kepala Negara, kita harus menyadari, bahwa sekarang ini dibutuhkan jiwa-jiwa yang mulia, jiwa-jiwa yang memiliki integritas, kejujuran, memiliki etos kerja yang baik, memiliki moralitas yang baik, memiliki disiplin yang baik, memiliki akal budi yang baik.

“Untuk apa? Untuk mengantarkan bangsa, negara yang kita cintai ini, Indonesia maju dan sejahtera,” pungkas Kepala Negara.

Humas Seskab mengatakan, pembukaan Rakernas Apkasi itu dihadiri oleh Menko Polhukam Wiranto, Mendagri Tjahjo Kumolo, Ketua DPD RI Oesman Sapta, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, dan Ketua Umum APKASI Mardani H. Maming. (SUR)
Read more

Persiapan Matang DPC PBB Prabumulih Akan Dukung Ridho Yahya

Balon wako 2018-2023 Kembalikan Formulir Ke PBB
PRABUMULIH,BERITA-ONE.COM -Bakal Calon Walikota Prabumulih Ir Ridho Yahya.MM berserta rombongan  mengembalikan Formulir pendaftaran Bakal calon walikota Prabumulih periode 2018 -2023 di kantor dewan Pimpinan Cabang Partai Bulan Bintang (PBB) kelurahan Gunung Ibul Prabumulih Timur Senin,(17/7/2017)

Rondon Jaleno  selaku Ketua Tim Penyaringan Bakal calon walikota Prabumulih periode 2018-2023  Pimplnan Cabang Partai Bulan Bintang  kota Prabumulih mengucapkan selamat datang kepada bakal calon Walikota Prabumulih Ir.Ridho Yahya.MM.beserta rombongan tepatnya tanggal 17/7/2017  Partai Bulan Bintang  berulang tahun.dan merupakan angka keramat dengan nada bersemangat Rondon Jaleno  ketua tim penyaringan Bakal Calon Walikota Prabumulih periode 2018-2023 dari Partai Bulan Bintang cabang kota Prabumulih telah melakukan persiapan yang matang untuk mendukung Bakal Calon Walikota Ir.Ridho Yahya.MM.
Insahallah PBB dan Golkar bisa bekerjasama dalam memenangkan pemilihan kepala daerah periode 2018-2023 kedepan dan sebelumnya PBB dan partai Golkar sudah terbukti pada pemilukada walikota Rahman Jalili dan Ridho Yahya.

Dalam sambutan bakal calon Walikota Prabumulih 2018 2023  yang sekarang masih menjabat sebagai walikota prabumulih Ir.Ridho yahya MM Saya berkeinginan mencalonkan diri sebagai calon walikota periode 2018-2023 dengan pertimbangan yang matang karna Sebagian masyarakat kota prabumulih masih mengingkan saya untuk maju kepeMilihan walikota priode 2018-2023 .mendatang ,Degan datang sendiri untuk mengembalikan formulir pendaftaran bakal calon walikota ini berarti saya serius untuk meminta dukungan Partai Bulan Bintang  (PBB) dan mudah -mudahan PBB dapat mengabulkan permintaan saya ,tidak mengecewakan saya .”ungkapnya

Nuryadi “ketua pimpinan Cabang Partai Bulan Bintang kota Prabumulih kalau Partai Bulan Bintang  dalam mengusung salah satu calon kepala daerah yang akan maju di pilkada kota prabumulih kedepan kita harus menang, muda-mudahan dalam wakatu 7 hari kedepan PBB akan diplenokan untuk menentukan satu nama calon walikota prabumulih untuk priode 2018-2023 untuk diusulkan kepada Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang Di Jakarta.(MK)
Read more